Page 312 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Siegel and Marconi,
1989 : 125-126). Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel
dalam mencapai sasaran organisai dan untuk menilai kepatuhan terhadap
standar yang telah ditetapkan sebelumnya, agar sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang kompleks dan merupakan
tantangan yang besar bagi para peneliti (Li & Simerly, 1998 : 169-179).
Chenhall (1997:43) memberikan bukti yang menyatakan bahwa pengukuran
kinerja memberikan umpan balik dalam bentuk pengendalian stratejik.
Penelitian Daniel dan Reitsperger (1991 : 54) membuktikan bahwa jika
perusahaan menggunakan strategi yang terus-menerus juga memberikan
umpan balik yang lebih sering untuk meningkatkan kinerjanya. Menurut
Jaworski & Kohli (1993 : 53-70) pengukuran kinerja dapat diukur dengan dua
pendekatan yang berbeda, yaitu :

1) Judgmental. Pengukuran ini menggunakan informasi dari penilaian
perusahaan atas seluruh kinerja bisnis dan pesaingnya, yang dapat dinilai
dengan skala 5 poin. Penilaian tersebut biasanya berkaitan dengan
profitabilitas, ukuran perusahaan, pangsa pasar, dan pertumbuhan
(Deshpande, Parley & Webster, 1993:74).

2) Objective. Metode pengukuran ini menggunakan angka-angka, baik
secara finansial maupun presentasi. Kohli dan Jawarski (1990)
menggunakan ukuran ROI, profit, volume penjualan, pangsa pasar dan
pertumbuhan penjualan. Narver & Slater (1990) menggunakan ROA
sebagai tolak ukur kinerja.

4. Persepsi Manajemen Terhadap Penerapan GCG di Lingkungan
Perusahaan Daerah di Indonesia

Keputusan Meneg. BUMN nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31
Juli 2002 tentang penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu : transparansi,
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness)
pada pengelolaan BUMN PSO maupun BUMN komersial. Diperkuat dengan
kebijakan Meneg BUMN yang selalu menekankan agar setiap BUMN harus
menerapkan GCG (Sumber : Arah kebijakan Master Plan Tahun 2005-2009)
menunjukkan komitmen Pemerintah sangat serius untuk meningkatkan kinerja

288