Page 309 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 309
Kunci utama dari kemitraan ini adalah mekanisme untuk mengatur dan
mengkoordinasi secara benar sumber daya dan upaya-upaya yang berbeda dari
para pelaku yang berbeda. Perencanaan dan implementasinya dilaksanakan
sesuai dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing. Hal penting yang
perlu mendapat perhatian ketika sebuah perusahaan daerah berada dalam
proses kerja sama kemitraan adalah mengembangkan rasa saling percaya dan
membentuk jejaring kerjasama.
Oleh karena keterbatasan kelembagaan di daerah, tak jarang terjadi
program kemitraan untuk pembangunan daerah berjalan kurang stabil.
Berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti itu perusahaan daerah
hendaknya tampil sebagai lembaga yang berperan sebagai pelopor, pembina
dan pengawas. Artinya, perusahaan daerah mesti menjadi wadah atau basis
kelembagaan yang mempelopori kerjasama kemitraan. Lebih dari pada itu
perusahaan daerah juga tampil sebagai pihak yang melakukan pendampingan
dalam merancang dan menerapkan rencana pengembangan.
Konsep kemitraan untuk pembangunan daerah dekat hubungannya
dengan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility/CSR). Sejalan dengan filosofi CSR, perusahaan ingin
mendedikasikan dirinya untuk membangun kemitraan lokal, memperkuat
kapasitas lokal, perlindungan lingkungan dan berkontribusi dana untuk
pembangunan daerah. Kesadaran akan pentingnya CSR di antara para pebisnis
menjadi prasyarat penting untuk melibatkan para pebisnis dalam kemitraan
untuk pengembangan daerah.
4). Independency (Independensi)
Perusahaan daerah yang menerapkan proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaan tugas yang dilakukan secara profesional, tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun memiliki harapan
besar untuk meraih kinerja dan reputasi terbaik.
5). Fairness (Kewajaran)
Kesediaan perusahaan daerah untuk mengutamakan nilai keadilan dan
kesetaraan. Artinya pihak perusahaan mesti memenuhi hak-hak shareholders
dan stakeholders secara adil dan wajar berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
285
