Page 308 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

2). Accountability (Akuntabilitas)

Perusahaan daerah yang menerapkan GCG mesti memiliki pedoman yang
jelas mengenai mekanisme pelaksanaan pertanggung-jawaban setiap unsur
dalam perusahaan. dengan kata lain, setiap unsur dalam perusahaan daerah
wajib melaksanakan semua amanat yang dipercayakan oleh para pemegang
saham (share holders) dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders)
dalam rangka mengelola sumber-sumber daya yang ada dalam perusahaan
daerah tersebut. Selebihnya setiap unsur dalam perusahaan daerah wajib untuk
mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham dan pihak-pihak yang
berkepentingan mengenai segala kebijakan dan pelaksanaan tugas yang telah
dilakukannya.

3). Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial)

Perusahaan daerah untuk menjunjung tinggi nilai tanggung jawab sosial,
terhadap pihak internal perusahaan (karyawan) dan eksternal perusahaan.
Artinya, perusahaan daerah mesti memiliki kepedulian terhadap keselamatan
kerja dan kesejahteraan hidup para karyawan perusahaan. Selain itu, pihak
perusahaan daerah mesti juga peduli pada kesehatan konsumen dan kelestarian
lingkungan alam di sekitar. Jangan sampai terjadi perusahaan mengabaikan
keselamatan kerja buruhnya dan memberikan upah yang lebih rendah dari
standar upah yang ditentukan Kementerian Tenaga Kerja. Pada sisi lain, tidak
boleh terjadi perusahaan daerah secara sengaja menghasilkan dan memasarkan
produk yang mengandung racun dan mengancam keselamatan jiwa
masyarakat konsumen. Lebih dari pada itu, perusahaan daerah mesti ikut
melestarikan lingkungan alam dengan meminimalkan polusi dan mendaur
ulang limbah dari kegiatan produksinya. Untuk itu sebagai wujud tanggung
jawab sosial maka perusahaan daerah perlu membangun kemitraan.

Pembangunan daerah sebagian besar tergantung pada kemitraan antara
pemerintah, pelaku bisnis dan lembaga non pemerintah. Kemitraan ini
memfasilitasi koordinasi dan kerja sama. Perusahaan lokal dari sektor swasta
dapat membantu mengeksploitasi kesempatan daerah dalam mengembangkan
kebijakan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

284