Page 52 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 52
potensi sumber daya manusia yang terbatas tersebut. Dan bagaimana dengan
keterbatasan sumber pendapatan daerah, khususnya di daerah yang miskin
sumber daya alam.
Pada hakekatnya, BUMD dibentuk dengan tujuan untuk ikut berperan
dalam mewujudkan kemakmuran daerah. BUMD diharapkan memberikan
kontribusi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PDB) baik dalam
bentuk deviden atau pajak. Secara makro, kontribusi Perusahaan Daerah atau
BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai
tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
kemampuannya menyerap tenaga kerja.
Hingga kini kontribusi yang diberikan BUMD masih relatif kecil terhadap
penerimaan daerah, kecuali pada daerah tertentu seperti DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.
Mengacu ke ketentuan UU No. 5 tahun 1962, rincian penggunaan laba bersih
perusahaan, setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, ditetapkan sebagai
berikut (Kunarjo,1993) :
(1) Perusahaan Daerah yang memiliki modal seluruhnya terdiri dari kekayaan
daerah yang dipisahkan yakni :
a. untuk dana pembangunan daerah 30%;
b. untuk anggaran belanja daerah 25%;
c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan
dana pensiun dan sokongan sejumlah 45%.
(2) Perusahaan Daerah yang sebagian modalnya terdiri dari kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat atau sumbangan lainnya yang
dipandang perlu yakni :
a. untuk dana pembangunan daerah 8%;
b. untuk anggaran belanja daerah 7%;
c. selebihnya (85%) untuk pemegang saham dan untuk cadangan umum.
5. Problem Badan Usaha Milik Daerah
Harapan agar perusahaan daerah dan BUMD memberikan kontribusi
secara signifikan bagi PAD ataupun kemakmuran ekonomi daerah tampaknya
tidak mudah untuk diwujudkan. Pasalnya, sebagian besar BUMD masih
memiliki sejumlah masalah. Masalah utama yang mendera BUMD yaitu yang
35

