Page 74 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 74

b) Meningkatnya  keberlanjutan  usaha  perikanan  tangkap  dan
                           budidaya.
                        c) Meningkatnya daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan
                           perikanan.
                        d) Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
                           perikanan.
                        e) Meningkatnya  kapasitas  SDM,  Pemberdayaan  masyarakat,  dan
                           inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.
                        f)  Berkembangnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu,
                           keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

                        Selain  itu,  dalam  optimalisasi  pemanfaatan  sumber  daya  kelautan
                    terutama perikanan tangkap agar tetap lestari, beberapa kebijakan telah
                    dikeluarkan yaitu:

                        a) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor
                           10  Tahun  2015  tentang  perubahan  Atas  Peraturan  Menteri
                           Kelautan  dan  Perikanan  Nomor  56/Permen-KP/2014  tentang
                           Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan
                           Tangkap  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP)  Negara
                           Republik Indonesia;
                        b) Permen KP Nomor 04 Tahun 2015 tentang larangan Penangkapan
                           Ikan di WPP 714 (Laut Belanda);
                        c) Permen KP Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan
                           Alat  Penangkapan  Ikan  Pukat  Hela  (Trawls)  dan  Pukat  Tarik
                           (Seine Nets) di WPP Negara Republik Indonesia;
                        d) Permen KP Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster
                           (Panulirus SPP), Kepiting (Scylla spp), dan Ranjungan (Portunus
                           pelagicus spp);
                        e) Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
                           Peraturan   Menteri     Kelautan    dan    Perikanan    Nomor
                           Per.30/Men/2012  tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  di  WPP
                           Negara Republik Indonesia;
                        f)  Permen  KP  Nomor  56  Tahun  2014  tentang  Penghentian
                           Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di
                           WPP Negara Republik Indonesia;






                                                   55
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79