Page 45 - 02.a) Buku Induk PTO PKD
P. 45
VIII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pembinaan pengelolaan keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya Pengelolaan Keuangan Desa yang
transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan
yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara
transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kementerian Dalam Negeri selain telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga telah menerbitkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa tidak hanya dilakukan
oleh APIP dan Camat, juga peran BPD dan masyarakat sebagai pelaku di Desa.
Pengawasan Oleh BPD
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu fungsi BPD adalah
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dalam melaksanakan fungsinya
tersebut, BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
1. Bentuk pengawasan:
a. Monitoring
b. Evaluasi
2. Objek Pengawasan BPD yang berkenaan dengan Pengelolaan keuangan Desa:
a. Perencanaan kegiatan pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan kegiatan;
c. Laporan Pelaksanaan APBDesa; dan
d. Capaian pelaksanaan RPJMDesa, RKP Desa dan APBDesa.
Wewenang strategis BPD dalam pelaksanaan pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa mengenai APB Desa
35
