Page 47 - 02.a) Buku Induk PTO PKD
P. 47
utama dari pembangunan sarana prasarana Desa persiapan dibebankan
pada anggaran yang bersumber dari APBD kabupten/kota dan dapat dibiayai
dari anggaran yang bersumber dari APBD provinsi.
f. Proses perencanaan anggaran Desa persiapan dimulai dari proses penyusunan
rencana pembangunan Desa persiapan, yang merupakan bagian dari proses
penyusunan RKP Desa induk. Proses penyusunan rencana pembangunan
Desa persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
ġ ġ Proses penyusunan rencana pembangunan Desa persiapan tidak terlepas
dari proses penyusunan rencana pembangunan Desa tahunan yang meng-
hasilkan RKP Desa Induk.
ġ ġ Daftar rencana pembangunan Desa Persiapan, beserta dokumen pendukung
lainnya, seperti Rencana Kegiatan Desa Persiapan, desain dan RAB, menjadi
dokumen lampiran RKP Desa induk.
ġ ġ Penjabat Kades persiapan ikut dalam proses penyusunan APB Desa, dalam
rangka memastikan kegiatan-kegiatan untuk Desa persiapan yang telah
ditetapkan dalam RKP dapat teranggarkan.
2. Kedudukan Penjabat Kades Desa Persiapan
Dalam pengelolaan keuangan, Penjabat Kades Desa persiapan diposisikan sebagai
PKA yang melaksanakan sekaligus bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran.
Penjabat Kades Desa persiapan dapat memberikan mandat kepada perangkat Desa
persiapan untuk dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Desa persiapan.
Dasar pemikiran penetapan Penjabat Kades Desa persiapan didasarkan
pada pengaturan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 25 ayat (2)
huruf b Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.
Prosedur pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Desa induk berlaku mutatis
mutandis terhadap pelaksanaan dan penatausahaan Desa persiapan. Pelaporan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Desa persiapan yang dilaporkan
Penjabat Kades Desa persiapan selaku pelaksana kegiatan anggaran kepada Kades
Desa Induk. Laporan tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan laporan
semester I dan laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Desa Induk yang
akan disampaikan Kades Desa induk kepada Bupati/Wali Kota.
37
