Page 49 - 02.a) Buku Induk PTO PKD

ġ APH, dalam hal ini kepolisian, diharapkan menerapkan tindakan diskresional
(preventive strike), yaitu dengan mengembalikan proses penyelidikan maupun
penyidikan kasus korupsi/penggelapan dana APB Desa ke ranah administratif,

dengan batas waktu penanganan oleh APIP sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

ġ Pendekatan penanganan kerugian desa ini dilakukan untuk menghindari kerugian
lebih besar yang akan dialami oleh masyarakat Desa apabila kasus kerugian Desa
dilimpahkan ke pengadilan, karena pembangunan Desa akan terhambat.

Implementasi pendekatan penanganan kerugian Desa dengan tindakan

diskresional (preventive strike) memerlukan koordinasi dan sinergitas yang
kuat baik secara vertikal maupun horizontal antara APIP dan Kepolisian.
Perlu ada nota kesepahaman antara APIP dan Kepolisian agar tindakan
diskresional dapat ditempuh pihak kepolisian dalam penanganan kasus
tindak pidana korupsi dan/atau penggelapan dana APB Desa.

Korupsi adalah tindakan jahat, tindakan hukum bagi pelaku menjadi hal
yang tidak dapat begitu saja dielakkan. Namun hal yang menjadi hak
Desa perlu menjadi pertimbangan dalam perolehannya kembali sebagai

kerugian Desa.

Sebagai akibat dari pengembalian kerugian Desa tahun-tahun
sebelumnya, maka dapat dituliskan pada kode rekening:

Pendapatan:

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
4 3 5 yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
4 3 5 01 yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun
anggaran berjalan

Namun, bila hasil temuan kerugian Desa terhadap kegiatan yang
berlangsung di tahun berkenaan, maka pengembalian dapat langsung
disetor kembali pada Rekening Kas Desa dan dicatatkan pada Buku Kas
Umum dengan mengoreksi kesalahan belanja yang terjadi.

39