Page 50 - 02.a) Buku Induk PTO PKD
P. 50
Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa
X. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM SISKEUDES
Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Desa diperkuat dengan sebuah sistem
aplikasi yang dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah Desa menjalankan
ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan Desa.
Sistem aplikasi dimaksud adalah Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya
disebut SISKEUDES. SISKEUDES dibangun dan dikembangkan atas kerjasama
Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP. Sebagai alat bantu dalam pelaksanaan
kebijakan pengelolaan keuangan Desa, SISKEUDES wajib dijalankan berdasarkan
ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
Esensi dasar kebijakan pengelolaan keuangan Desa adalah adanya pemisahan
tugas dan fungsi Kepala Desa dan perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan
Desa. Pemisahan tugas dan fungsi Kepala Desa dan PPKD adalah hakikat yang
memungkinkan pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan secara partisipatif,
transparan dan akuntabel serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin.
Penggunaan SISKEUDES tidak boleh menghilangkan esensi dasar dari kebijakan
pengelolaan keuangan Desa yang menjiwai Permendagri Nomor 20 Tahun
2018. Pengembangan SISKEUDES harus memungkinkan Kepala Desa dan PPKD
menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan keaungan Desa
dengan penuh tanggung jawab.
Pengembangan, Pembinaan, dan Pengawasan Penggunaan aplikasi SISKEUDES
1. Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
a. Bersama BPKP terus melakukan penyempurnaan aplikasi SISKEUDES dalam
menunjang implementasi kebijakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
secara utuh dan efektif.
b. Mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan
pengawasan penggunaan aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah Desa agar
dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan
keuangan Desa yang transparan, pertisipatif, dan akuntabel, serta dijalankan
secara tertib dan disiplin dengan memperhatikan esensi dasar dari kebijakan
pengelolaan keuangan Desa.
40
