Page 48 - 02.a) Buku Induk PTO PKD

Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa

C Kerugian Desa

Saat ini, belum terdapat aturan terkait kerugian Desa. Definisi kerugian negara/daerah
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dapat menjadi rujukan merumuskan definisi kerugian Desa. Dalam konteks
Desa, kerugian desa dapat diartikan adanya kekurangan uang yang nyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai. Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Desa adalah

kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi
yang berwenang.

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan karakteristik Desa, penanganan kerugian Desa diharapkan
lebih mengedepankan pada pola pembinaan dan pengawasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pengaturan terkait
pengelolaan keuangan Desa menjadi bagian yang diatur dalam peraturan dimaksud.

Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Desa

Penanganan kerugian Desa diharapkan
lebih mengedepankan pada pola pembinaan
dan pengawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan mengingat karakteristik masyarakat Desa dan untuk memastikan pelaksanaan
pembangunan di Desa tetap berjalan, penanganan kerugian Desa mengedepankan

pendekatan integral antara pelaku dengan masyarakat Desa sebagai korban dari
adanya kerugian Desa untuk mencari solusi terbaik terhadap pengembalian kerugian
kepada Desa.

ġ Penanganan kerugian Desa diharapkan dilakukan dalam ranah administratif,
meskipun pemerintah Desa telah terindikasi melakukan tindak pidana korupsi/
penggelapan dana.

38