Page 46 - 02.a) Buku Induk PTO PKD

Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

A Desa Adat

Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berlaku mutatis mutandis terhadap
pengelolaan keuangan Desa adat

B Desa Persiapan

Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang

dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

1. Alokasi Anggaran

Pemrakarsa pembentukan Desa baru melalui Desa persiapan
terlebih dahulu wajib memastikan ketersediaan dan/atau kecukupan
anggaran, baik yang berasal dari PADesa maupun dana transfer.

Kepastian terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan anggaran tidak
saja untuk operasional Desa persiapan, tapi terutama pada saat Desa
dimaksud telah definitif.

a. Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya
yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan
besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Alokasi anggaran untuk biaya operasional Desa persiapan adalah maksimal
sebesar 30% dari total anggaran dalam APB Desa Induk. Jika terdapat lebih
dari 1 (satu) Desa persiapan, maka alokasi 30% dibagi secara proporsional
sesuai kebutuhan.

c. Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana
dimaksud dilaksanakan oleh penjabat Kades Desa Persiapan yang diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati/Wali Kota dari unsur pegawai negeri sipil
pemerintah kabupaten/kota melalui keputusan Bupati/Wali Kota. Penjabat
Kades Desa Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui
Kades Desa Induk.

d. Anggaran biaya operasional untuk Desa persiapan dipergunakan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pejabat Kades dalam pembentukan Desa
persiapan.

e. Selain anggaran biaya operasional, dalam APB Desa dapat dianggarkan biaya
untuk pembangunan sarana prasarana Desa persiapan. Sumber pembiayaan

36