Page 6 - MODUL SKI 9_

Halaman 6

(keterbelakangan) umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus diubah dan
diperbarui melalui gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada al-Qur’an dan al-
Hadits.

Pada tahun 1888 KH. Ahmad Dahlan pulang ke kampong halamannya. Sepulangnya dari Makkah, beliau diangkat
menjadi Khatib Amin di lingkungan Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902‒1904, beliau menunaikan ibadah
haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Makkah.

Sepulang dari Makkah, beliau menikah dengan Siti Walidah, yakni saudari sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu
Haji Fadhil. Kelak, Siti Walidah dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri
Aisyiyah (organisasi kewanitaan Muhammadiyah). Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan
memiliki enam orang anak, yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, serta Siti
Zaharah. Selain itu, KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. Beliau juga
pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawwir Krapyak. KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari
perkawinannya dengan Ibu Nyai Aisyah (adik Ajengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau
pernah pula menikah dengan Nyai Yasin yang berasal dari Pakualaman, Yogyakarta

Pada tahun 1912, KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita
pembaruan Islam di nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal
menurut tuntunan agama Islam. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan
Al-Qur’an dan Al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri pada tanggal 18 November 1912. Sejak awal, KH. Ahmad
Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan terutama
bergerak di bidang pendidikan.

Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini sempat mendapatkan pertentangan dan perlawanan,
baik dari keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Bahkan, ada pula orang yang hendak membunuh beliau.
Namun rintanganrintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita
dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua tantangan tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 1912, KH. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia
Belanda agar organisasinya mendapatkan status badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun
1914 melalui Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Namun, izin itu hanya berlaku untuk
daerah Yogyakarta dan organisasi hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Pemerintah Hindia Belanda
khawatir akan perkembangan organisasi ini sehingga kegiatannya pun dibatasi.

Walaupun ruang gerak Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, dan Imogiri
telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan Pemerintah Hindia Belanda.
Untuk menyiasatinya, maka KH. Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar
Yogyakarta memakai nama lain, misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, dan di Garut dengan
nama Ahmadiyah. Adapun di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat
bimbingan dari cabang Muhammadiyah.

Sebagai seorang demokrat dalam melaksanakan aktivitas
gerakan dakwah, KH. Ahmad Dahlan memfasilitasi para anggota
Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan
pemimpin organisasi. Selama hidupnya dalam aktivitas dakwah
Muhammadiyah, telah diselenggarakan dua belas kali
pertemuan anggota (sekali dalam setahun), di mana pada saat
itu dipakai istilah Algemeene Vergadering (persidangan umum)

Di usia 66 tahun, tepatnya pada 23 Februari 1923, KH. Ahmad
Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di
Karang Kuncen (Karangkajen), Yogyakarta. Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan, maka pemerintah Republik
Indonesia menganugerahi beliau gelar kehormatan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Gelar kehormatan
tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI No.657 Tahun 1961, pada 27 Desember 1961. Dasar-dasar penetapan
itu adalah sebagai berikut.