Page 54 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 54
dilihat dalam Pasal 6 POJK No. 33/POJK.04/2014 yang
53
mengatur :
(1) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) Emiten
atau Perusahaan Publik lain;
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak 3
(tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima)
komite di Emiten atau Perusahaan Publik
dimana yang bersangkutan juga menjabat
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris.
(2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan
lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap
jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku
ketentuan yang mengatur lebih ketat.
Kemudian dalam Pasal 24 POJK No. 33/POJK.04/2014
mengatur bahwa rangkap jabatan diperbolehkan dengan
54
ketentuan sebagai berikut:
53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Perusahaan Publik,
Pasal 6.
54 Ibid, Pasal 24.
46
