Page 53 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA

Lebih lanjut dalam Pasal 120 UU Koperasi disebutkan

bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan rangkap
jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) dan Pasal

92 ayat (3) UU Koperasi di atas, maka Menteri dapat
menjatuhkan sanksi administratif berupa :

a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
b. larangan untuk menjalankan fungsi Pengurus atau

Pengawas Koperasi;

c. pencabutan izin usaha; dan/atau
52
d. pembubaran oleh Menteri.

A.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang

telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara tegas melarang
tindakan rangkap jabatan, maka dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Perusahaan Publik
(“selanjutnya disebut dengan POJK No. 33/POJK.04/2014”)

justru memperbolehkan adanya rangkap jabatan, namun
dengan beberapa batasan yang diberikan. Hal tersebut dapat

52 Ibid, Pasal 120.

45