Page 64 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA

baik langsung atas tindakan kepengurusan Direksi yang

64
mengakibatkan kerugian.
Ketentuan di atas secara jelas menekankan bahwa seluruh

keputusan dan kebijakan yang diambil Direksi maupun
Komisaris harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,

bukan tujuan kepentingan. Sedangkan, apabila seorang
Direksi atau Dewan Komisaris menjabat pada 2 (dua)

perusahaan sekaligus dapat mempengaruhi Direksi maupun

Dewan Komisaris untuk dapat mengambil keputusan demi
mengedepankan kepentingan pribadinya, sehingga memicu

terjadinya konflik kepentingan. Misalnya, si A menjabat

sebagai Direksi di Pertamina. Kemudian si A memiliki usaha
di bidang Migas dan menduduki jabatan sebagai Komisaris.

Maka dalam hal ini, potensi akibat rangkap jabatan yang
dilakukan si A dapat menimbulkan terjadinya konflik

kepentingan dimana pada saat proses pemilihan tender, si A
yang menjabat sebagai Direksi dan Komisaris dapat

menentukan bahwa bidang usaha yang dimilikinya dapat

menjadi pemenang tender demi mengutamakan kepentingan
pribadinya.

Contoh rangkap jabatan di atas tidak hanya menimbulkan
adanya konflik kepentingan, melainkan memicu terjadinya

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Korupsi kerap

64 Ibid, Pasal 114 ayat (5) huruf b.

56