Page 65 - ASPEK HUKUM RANGKAP JABATAN PADA KORPORASI DI INDONESIA
P. 65
disebut juga sebagai kejahatan struktural, artinya adalah
pelaku tidak akan merasa melakukan suatu kejahatan
dikarenakan strukturlah yang membiarkan itu terjadi. Dalam
hal ini, korupsi merupakan akibat langsung dari adanya politik
65
kekuasaan. Seseorang yang diberikan jabatan lebih dari satu
maka berpotensi untuk melakukan korupsi. Hal ini sejalan
dengan pendapat Giddens yang menyatakan bahwa
“kekuasaan” merupakan kemampuan untuk bertindak atau
mampu melakukan campur tangan di dunia atau menarik
intervensi itu, dengan efek mempengaruhi proses atau
66
keadaan khusus secara sadar atau tidak.
(Robert Klitgaard, 2005) memberikan formulasi
terjadinya korupsi dengan simbol D+M+A=C (Corruption).
Simbol D adalah Discretionary (Kewenangan), Monopoly
(Monopoli), dan A adalah Accountability
67
(Pertanggungjawaban). Saat seseorang diberikan suatu
jabatan lebih dari satu dan ia memiliki kewenangan yang
begitu besar, maka ia dapat menyalahgunakan wewenangnya
untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk orang yang memiliki
kepentingan yang sama dan untuk kepentingan perusahaan.
Kemudian kewenangan yang dimilikinya dapat digunakan
65 H. Sukiyat, Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi, CV Jakad Media
Publishing, Surabaya, 2020, hlm.19.
66 Ibid, hlm. 20.
67 Ibid, hlm. 29.
57
