Page 254 - BMP Pendidikan Agama Kristen

240

legalistis dan dogmatis juridis harus diganti dengan pandangan yang
fungsional atau kritis kemasyarakatan. Dalam pemahaman tersebut timbul
dorongan bagi setiap orang untuk memperhatikan dan melayani setiap
pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial dan negara dapat
sepenuhnya melayani kepentingan masyarakat terhadap pelanggaran
hukum didasarkan pada suatu “kontrak sosial.” Oleh sebab itu ada
kewajiban negara untuk mempedulikan rakyatnya dalam memenuhi
kebutuhan atas perbaikan bagi penderitaan korban hingga batas tertentu
yang dilakukan oleh masyarakat melalui aparat negara melalui argumentasi
solidaritas sosial atau argumentasi “negara kesejahteraan.”

Dalam timbulnya pelanggaran hukum berupa kejahatan, perlu diingat
bahwa sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar
jangkauan hukum pidana, sehingga hukum dan hukum pidana hanya
merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak
mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan
kemasyarakatan yang sangat kompleks (sosio-psikologis, sosio-politik,
sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya) dan penggunaan hukum
pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren am
symptom (mengobati gejala yang timbul), sehingga hukum pidana hanya

merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif.
Dengan demikian penjatuhan sanksi yang berat sekalipun takkan memadai
tanpa dibarengi tindakan pencegahan dan penyadaran bagi masyarakat
terhadap kesadaran hukum yang semakin tinggi. Dapat dilihat bagaimana
pemidanaan yang berat bagi pelaku tindak pidana narkotika, selalu
memunculkan pertanyaan apakah sanksi yang diberikan tidak dapat
menakut-nakuti calon pelaku lainnya, sehingga membatalkan niatnya
untuk melakukan kejahatan yang sama? Begitu pula dalam hal korupsi,
sanksi pidana yang berat tidak serta merta menjadikan orang takut
melakukan korupsi, dan bahkan tidak jarang pelakunya bersikap seakan-

akan ia hanyalah korban dari perbuatan orang lain atau karena sistem yang
tidak benar sehingga menjerumuskan dirinya pada kondisi bersalah
melakukan perbuatan melawan hukum.
Dalam penerapan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,
tidak dapat disangkal kebenaran dari pemikiran Charles Sampford yang
memperlihatkan basis sosial dari hukum yang penuh dengan hubungan