Page 249 - BMP Pendidikan Agama Kristen

235

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM diatur pandangan dan sikap
bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM sebagai salah satu
perwujudan dari kesadaran yang lahir setelah tumbangnya Orde Baru.
Dalam ketetapan tersebut disebutkan bagaimana usaha bangsa Indonesia
merumuskan HAM, sebagai berikut: (1) Pembukaan UUD 1945 sebagai
sumber normatif bagi hukum positif Indonesia, (2) Konstitusi RIS 1949 dan
UUDS 1950 juga memuat secara rinci ketentuan mengenai HAM, (3)
Dalam Sidang MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap MPRS No.
XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad-hoc untuk menyiapkan
dokumen rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban warga negara,

meskipun rencana tersebut pada tahun 1968 tidak terlaksana karena
rehabilitasi sosial dan konsolidasi nasional pasca meletusnya G30 S/PKI, (4)
Berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993 dibentuk Komisi Nasional HAM.
Piagam HAM Indonesia yang ditetapkan dalam Tap MPR No.
XVI/MPR/1998 terdiri atas hak-hak untuk: (1) hidup, (2) berkeluarga dan
melanjutkan keturunan, (3) mengembangkan diri, (4) keadilan, (5)
kemerdekaan, (6) kebebasan informasi, (7) keamanan, (8) kesejahteraan,
(9) kewajiban, dan (10) perlindungan dan kemajuan. Sejalan dengan
ketetapan di atas dan tuntutan reformasi, maka amandemen UUD 1945

menguatkan komitmen bangsa Indonesia untuk menghormati dan
menegakkan HAM, sehingga disisipkan satu bab baru (Bab XA) tentang
HAM di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang dirinci menjadi 10 pasal,
yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. berturut-turut dapat dilihat hal
dalam uraian berikut:
1. Pasal 28A: Hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup
dan kehidupannya.
2. Pasal 28B: Hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan lewat perkawinan yang sah. Hak setiap anak
atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28C: Hak setiap orang mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya. Hak setiap orang untuk memajukan diri dan
memperjuangkan haknya secara kolektif demi masyarakat, bangsa, dan
negara.