Page 294 - BMP Pendidikan Agama Kristen
P. 294

280



                rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayaan  sesuai  dengan  peraturan
                perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
                jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  di  sediakan  oleh  pelayanan
                publik.”
                     Dari penjelasan peraturan tersebut di atas menurut Agung Kurniawan
                bahwa  “Pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan  (melayani)
                keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
                organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata  cara  yang  telah
                            10
                ditetapkan.”  Disini terlihat bahwa ada tata cara atau aturan yang dibuat
                sebagai  standar  seperti  yang  dijelaskan  Widodo  bahwa  “…setiap

                penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
                dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
                Standar  pelayanan  merupakan  ukuran  yang  dibakukan  dalam
                penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau
                                       11
                penerima  pelayanan.”   Oleh  karena  itu  untuk  tertibnya  suatu  pelayanan
                publik haruslah mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku.
                                12
                     Sinambela   menjelaskan  sebagai  aturan  tentunya  memberikan
                dampak  pada  tujuan  pelayanan  karena  secara  teoritis  tujuan  pelayanan
                publik  pada  dasarnya  adalah  memberikan  kepuasan  dan  manfaat  bagi

                masyarakat, sehingga dalam mencapai kepuasan tersebut dituntut kualitas
                pelayanan prima yang tercermin dari : 1) Transparan pelayanan yang bersifat
                terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan
                dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 2) Akuntabilitas
                pelayanan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan
                peraturan  perundang-undangan.  3)  Kondisional  pelayanan  yang  sesuai
                dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan
                tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan  efektivitas.  4)  Partisipatif
                pelayanan  yang  dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam
                penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  memperhatikan  aspirasi,

                kebutuhan dan harapan masyarakat. 5) Kesamaan hak pelayanan yang tidak
                melakukan  diskriminasi  dilihat  dari  aspek  apapun  khususnya  suku,  ras,


                10  Agung, Kurniawan. Transformasi Pelayanan Publik. (Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan,
                2005), 6.
                11  Widodo, Joko. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. (Malang: CV. Citra Malang, 2001),
                9.
                12  Sinambela, Lijan Poltak, dkk. Reformasi Pelayanan Publik. (Jakarta: Bumi Aksara 2010), 6.
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299