Page 168 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 168
Selain kondisi di atas tersebut rata-rata para karyawan yang bekerja
pada perusahaan daerah baik BUMD dan perusahaan swasta daerah
cenderung meniru para gaya kerja para birokrat di daerah. Rata-rata
mereka menerjemahkan perilaku dirinya sebagai birokrat, sehingga
sangat minim bertindak sebagai pelayan konsumen. Sementara dalam
dunia bisnis modern rata-rata perusahaan yang tidak melayani akan
ditinggal konsumennya. Para karyawan maupun para manajer perusahaan
daerah bertingkah feodal layaknya para pejabat birokrasi atau
pemerintahan di suatu wilayah. Seharusnya tugas para karyawan
perusahaan daerah antara lain tata usaha administrasi yang melayani para
karyawan yang bekerja di lapangan dan melayani para pemasok bahan
baku bagi perusahaan daerah. Demikian pula para karyawan lapangan
melayani para konsumen dan pemasok bahan baku bagi perusahaan
daerah.
Ditenggarai banyak karyawan perusahaan daerah berlaku KKN dan
lupa pada tugas utama mereka sebagai rumah tangga negara,
pemerintahan, pembangunan, rayat dan pelestarian lingkungan hidup.
Oleh karena itu daerah melakukan pembenahan sumber daya manusianya
dengan menerapkan dan melaksanakan good governance. Banyak
sinyalemen mengatakan bahwa perusahaan daerah memiliki individu-
individu didalamnya bekerja dengan berbagai kepentingan terkadang
malah menimbulkan ketidakpuasan masyarakat serta menciptakan
perusahaan daerah yang buruk (bad governance) dimata masyarakat.
Oleh sebab itu, penting untuk menerapkan good custumer governance
yang merupakan pilihan kebijakan perusahaan daerah dalam jangka
pendek maupun menengah. Mengingat terbentuknya good custumer
governance menyangkut penataan sumber daya manusia, penataan
administrasi-administrasi perusahaan yang efisien, terbentuknya etos
kerja yang tinggi, hadirnya semangat profesionalisme di kalangan
karyawan perusahaan. Maka, pemerintah harus mendesak agar kebijakan
tersebut dapat dilaksanakan. Kenapa harus pemerintah, sebab pemerintah
merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dalam proses
restrukturisasi.
144
