Page 305 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 305

BAB VII
                                  PENERAPAN GCG DAN BUDAYA
                           PERUSAHAAN DALAM HUBUNGAN DENGAN
                                 KINERJA PERUSAHAAN DAERAH


                    Dalam era persaingan bisnis  yang amat   ketat seperti  sekarang, setiap
               perusahaan daerah perlu selalu berbenah diri. Upaya pembenahan diri dapat
               dilakukan dengan cara  melakukan  reorganisasi  dan restrukturisasi  melalui
               penerapan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  atau  good
               corporate governance/GCG. Diharapkan, melalui GCG, perusahaan daerah
               bisa  mengalami  pertumbuhan  secara  berkelanjutan  dan  mampu  bersaing
               dengan perusahaan nasional dan global.

                    Agar GCG menjadi sebuah budaya dalam manajemen perusahaan daerah,
               Pemerintah  Daerah  harus  memberikan  kepercayaan  penuh  pada  pihak
               manajemen.  Artinya, pemerintah daerah harus  mampu menahan diri  untuk
               tidak ikut campur tangan atau mengintervensi segala kebijakan yang diambil
               oleh  pihak  manajemen  perusahaan  daerah.  Sebaliknya,  pemerintah  daerah
               hendaknya memberi dorongan agar perusahaan daerah menerapkan struktur
               organisasi perusahaan yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Lebih
               daripada  itu,  pemerintah  daerah  hendaknya  mendorong  perusahaan  daerah
               untuk  melengkapi  diri  dengan  komite-komite  yang  menjamin  pelaksanaan
               fungsi audit, kepatuhan dan manajemen risiko, transparansi kondisi keuangan
               termasuk penyediaan dana.

               1.  Kinerja dan Reputasi Perusahaan Daerah, Masih Rendah


               Saat ini kinerja perusahaan daerah di Indonesia relatif masih rendah, bahkan
               banyak di antaranya terancam likuidasi. Khususnya untuk BUMD yang berada
               di bawah kendali pemerintah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, di
               antaranya melakukan privatisasi, dan merger, tetapi berbagai upaya tersebut,
               cenderung  mendapat  reaksi  negatif  dari  stakeholder  sehingga  belum
               menimbulkan hasil yang optimal.

                    Sejak  awalnya  didirikan,  BUMD  di  Indonesia  memang  berkontribusi
               menopang APBD. Namun nilai kontribusi BUMD untuk pemerintah daerah
               tidak lebih dari sebesar 2 s/d 3%, itupun hanya untuk daerah-daerah tertentu




                                                   281
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310