Page 306 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 306

di pulau Jawa. Sayangnya hingga saat ini pemerintah pusat melalui Depdagri
               dan  Pemerintah  Daerah  dalam  pembangunan  daerah  masih  sangat  rendah.
               Seharusnya  paling  tidak  perusahaan  daerah  khususnya  BUMD  di  dorong
               untuk minimal memiliki kontribusi 20% hingga 30% persen untuk APBD,
               atau secara nasional BUMD dan perusahaan swasta daerah dapat berkontribusi
               10% hingga 15% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Selain didera
               kinerja yang masih rendah, BUMD juga masih terkungkung oleh reputasi yang
               masih rendah. Rendahnya kinerja dan reputasi BUMD dan perusahaan swasta
               daerah  tersebut  diduga  karena  kredibilitas,  reliabilitas  serta  kepercayaan
               publik  akan  BUMD  ini  masih  rendah,  di  mana  secara  konseptual  ketiga
               fenomena tersebut merupakan indikasi rendahnya reputasi dari BUMD dan
               perusahaan daerah tersebut.  Menurut Fornburn (2001:16) untuk  membantu
               perusahaan  membentuk  reputasi  yang  kuat  dan  menguntungkan,  terdapat
               beberapa  unsur  pokok,  yakni:  kredibilitas,  reliabilitas,  kepercayaan
               (trustworthiness), dan tanggung jawab (responsibility). Di mana hingga saat
               ini keempat indikasi pendorong meningkatkan reputasi tersebut tampaknya
               belum diimplementasikan secara optimal oleh BUMD dan perusahaan swasta
               daerah.

                    Rendahnya kinerja dan reputasi perusahaan daerah dan reputasi BUMD
               tersebut  cenderung  disebabkan  oleh  belum  accountable-nya  dan  tidak
               transparannya  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  yang  selama  ini
               dijalankannya. Fenomena tersebut secara konseptual merupakan indikasi dari
               rendahnya pengelolaan dalam melakukan GCG dan pengembangan budaya
               perusahaan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  lingkungan  bisnis  yang  ada.  Para
               pengambil  keputusan  di  perusahaan  daerah  tampaknya  belum  mampu
               memberikan  nilai-nilai  transparency,  responsibility,  accountability,
               independency, dan fairness.

                    Mengacu pada masalah yang dihadapi perusahaan daerah di atas, maka
               perusahaan daerah perlu memperhatikan hubungan antara GCG dan budaya
               perusahaan, agar dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan dan dapat
               mendorong peingkatan kinerja perusahaan. Untuk penerapannya maka penting
               untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

               1)  Bagaimana      persepsi    manajemen      dalam     mempertimbangkan
                    pengembangan  GCG  pada  lingkungan  BUMD  dan  perusahaan  swasta
                    daerah di Indonesia.



                                                   282
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311