Page 51 - 02.a) Buku Induk PTO PKD

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Mendorong dan mengupayakan pengembangan Aplikasi SISKEUDES secara
online di tingkat kabupaten/kota.

b. Memastikan penggunaan aplikasi SISKEUDES oleh pemerintah Desa
dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan

keuangan Desa yang transparan, pertisipatif, dan akuntabel, serta dijalankan
secara tertib dan disiplin dengan memperhatikan esensi dasar dari kebijakan
pengelolaan keuangan Desa.

SISKEUDES sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Desa. Pengelolaan Keuangan Desa dapat dimonitor oleh pemerintah
kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kebijakan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 melalui aplikasi SISKEUDES:

1. Memberikan/memfasilitasi bimbingan teknis kepada Kades dan perangkat
Desa terhadap kebijakan pengelolaan keuangan Desa, terutama pemahaman
bahwa aplikasi SISKEUDES adalah alat bantu yang disediakan oleh Ditjen

Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama
dengan BPKP untuk Pemerintah Desa agar mudah menjalankan kebijakan
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Memastikan bahwa fungsi dan tugas masing-masing PPKD tetap berjalan,
dengan memberikan penegasan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Operator SISKEUDES di Desa hanyalah personil yang menjalankan
proses inputing data yang bekerja atas perintah PPKD sesuai fungsi
dan tugas masing-masing PPKD. Dalam hal, operator SISKEUDES

dilaksanakan oleh salah satu perangkat Desa, perangkat dimaksud
hanya dapat langsung melakukan inputing data untuk tugasnya saja,
sedangkan untuk lainnya, harus berdasarkan perintah/permintaan
Kaur/Kasi PKA yang bertangung jawab pada tugas dimaksud.

b. Pengembangan SISKEUDES tahun 2021, belum memisahkan fungsi dan
tugas PPKD dalam proses pengisian format-format yang menjadi tugas
dan tanggung jawab masing-masing PPKD, sehingga inputing data yang
dilakukan oleh operator SISKEUDES akan mengakibatkan beberapa

format terisi secara otomatis. Oleh karena itu, agar pelakasanaan
keuangan Desa berjalan baik dan bener berdasarkan ketentuan
Permendagri Nomor 20 tahu 2018, masing-masing PPKD harus
dipastikan melakukan pengecekan data di SISKEUDES sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola keuangan Desa.

41