Page 245 - BMP Pendidikan Agama Kristen

231

tersebut meliputi kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif),
kekuasaan menjalankan hukum (eksekutif), kekuasaan menegakkan hukum
(yudikatif), kekuasaan mengawasi penggunaan keuangan. Dari pengalaman
sejarah, dapat dilihat bagaimana hukum yang tertulis dan yang hidup dalam
masyarakat memberi makna bagi kehidupan manusia, sehingga diharapkan
mengatur manusia agar tertib dan teratur sebagaimana yang diinginkan
oleh masyarakat. Di sini dipahami bahwa kemanusiaan menjadi awal dari
segalanya, sebab hukum tidak berawal dari dirinya sendiri, melainkan dari
manusia dan kemanusiaan, sehingga hukum dalam masyarakat harus
melayani kehidupan masyarakat. Kemanusiaan menjadi bingkai saat kita

berbicara mengenai hukum.
Suatu aturan atau hukum yang baik haruslah aturan yang
mengandung rasa keadilan baik bagi yang mengatur maupun bagi yang
diatur, serta memperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam
masyarakat. Hukum yang baik harus mengandung nilai-nilai yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat, sehingga apabila hukum tersebut
diwujudkan dalam undang-undang sejatinya tidak lagi memerlukan sarana
pemaksa agar dipatuhi oleh masyarakat, sebab masyarakat sudah terbiasa
melakukan hal tersebut sebelum menjadi undang-undang. Memang tidak

disangkal bahwa pembuatan peraturan yang materi muatannya berasal dari
nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah
merupakan pekerjaan yang tidak mudah mengingat sangat heterogennya
masyarakat Indonesia. Sementara hukum, khususnya hukum tertulis yang
berbentuk undang-undang sifatnya harus umum, artinya berlaku untuk
semua warga negara, golongan, suku, agama, tanpa kecuali dan berlaku di
seluruh wilayah negara. Mengingat hal-hal tersebut terbayang betapa
sulitnya untuk menyusun undang-undang yang dapat diterima dan dipatuhi
oleh semua pihak. Namun kesulitan itu seharusnya dijadikan tantangan
bagi pembuat undang-undang untuk menghasilkan undang-undang yang

baik dan bukan menghindarinya dengan membuat undang-undang atas
dasar pesanan dari golongan tertentu saja yang pada akhirnya akan
membawa bencana bagi bangsa dan negara.
Menurut Friedman untuk bekerjanya hukum dengan baik diperlukan
adanya sistem hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum dan
budaya hukum, yang di dalam operasi aktualnya merupakan sebuah