Page 246 - BMP Pendidikan Agama Kristen
P. 246

232


                                                                                             8
                organisme kompleks di mana stuktur, substansi, dan kultur berinteraksi.
                Substansi  hukum  tersusun  dari  peraturan  dan  ketentuan  mengenai
                bagaimana hukum yang berasal dari masyarakat dibentuk serta mengatur
                bagaimana  institusi  yang  menjalankannya  harus  berperilaku.  Contohnya
                undang-undang  yang  dibuat  oleh  DPR  dan  Pemerintah,  demikian  pula
                peraturan  pemerintah,  peraturan  daerah,  dan  lain-lain.  Struktur  hukum
                adalah  kerangka  badannya,  yang  meliputi  badan-badan  yang  berperan
                dalam  lahirnya  hukum  dan  penegak  hukum  yang  menjaga  bekerjanya
                hukum dengan baik dan benar. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang
                ketika  berbicara  tentang  kepolisian,  penuntut  umum,  hakim,  advokat,

                Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sebagainya. Selain kedua hal di atas,
                terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang selalu menjalankan hukum sebagai
                unsur  sikap  dan  nilai  sosial,  yang  dikenal  sebagai  kultur  hukum.  Kultur
                hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum – adat
                kebiasaan,  opini,  cara  bertindak  dan  berpikir  –  yang  mengarahkan
                kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan
                cara-cara  tertentu.  Salah  satu  budaya  hukum  yang  memberi  pencitraan
                tentang hukum Indonesia ialah adanya watak kekeluargaan yang dimuat di
                dalam  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari

                pengetahuan tentang sosiologi Indonesia, antropologi Indonesia, psikologi
                Indonesia dan lain-lain. Di sini pencitraan diri dapat dilihat sebagai satu sisi
                dari budaya hukum, tentang bagaimana hukum dibuat dan diterima oleh
                                                                                 9
                suatu bangsa dan merupakan perwujudan dari pencitraan diri.
                     Ketaatan  rakyat  kepada  pemerintah  dilandasi  pada  pemahaman
                bahwa  pemerintah  adalah  hamba  Allah  untuk  kebaikan  rakyat,  sehingga
                apabila  seseorang  berbuat  jahat,  ia  patut  takut  akan  pemerintah  yang
                menyandang  pedang  dan  sebagai  hamba  Allah  berkuasa  untuk
                membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat (Rm. 13:6). Hal
                itu menuntut adanya ketaatan kepada pemerintah, meskipun bukan berarti

                bahwa pemerintah tidak bisa salah atau keliru. Bahkan di dalam Yeremia 9:7
                Allah memerintahkan bangsa Israel agar mengusahakan kesejahteraan kota
                ke mana mereka dibuang dan berdoa untuk kota itu kepada TUHAN, sebab

                8  Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum. Perspektif Ilmu-ilmu Sosial (diterjemahkan dari:
                The Legal System. A Social Science Perspective, oleh: M. Khozim). (Bandung: Nusa Media,
                2011), 15-19.
                9  Satjipto Rahardjo. Hukum dalam Jagat Ketertiban, 145.
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251