Page 288 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 288

menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang
               etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau
               keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
               Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk
               tekanan  (pelecehan)  yang  timbul  akibat  perbedaan  jenis  kelamin,  watak,
               keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang.

               6).  Nilai Kerahasian

                    Dewan  komisaris  dan  direksi  serta  seluruh  karyawan  perseroan
               bertanggung jawab kepada perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi
               perseroan.  Informasi  rahasia  yang  diperoleh  sewaktu  menjabat  sebagai
               anggota dewan komisaris atau anggota direksi harus tetap dirahasiakan sesuai
               dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                    Seluruh  pimpinan  dan  karyawan  perusahaan  harus  dapat  menjunjung
               tinggi nilai kerahasiaan perusahaan. Artinya mereka wajib menjaga informasi
               rahasia  mengenai  perusahaan  dan  dilarang  untuk  menyebarkan  informasi
               rahasia  kepada  pihak  lain  yang  tidak  berkepentingan.  Adanya  kode  etik
               tersebut  diharapkan  dapat  terjaga  hubungan  yang  baik  dengan  pemegang
               saham  (stakeholders),  atas  dasar  integritas  (kejujuran)  dan  transparansi
               (keterbukaan), dan menjauhkan diri dari memaparkan informasi rahasia.


               7).  Nilai Kejujuran

                    Nilai  yang  juga  wajib  dikembangkan  oleh  perusahaan  daerah  dalam
               rangka  membangun  budaya  organisasi,  etika  bisnis  dan  GCG  adalah  nilai
               kejujuran. Nilai kejujuran mencakupi beberapa aspek sebagai berikut :

               a)  Kejujuran berkaitan dengan informasi orang dalam

                    Anggota  dewan  Komisaris  dan  Direksi  yang  memiliki  saham  dalam
               perseroan serta setiap ‘orang dalam’ (sebagaimana dimaksud dalam peraturan
               perundang-undangan  di  bidang  pasar  modal  yang  berlaku)  dilarang
               menyalahgunakan  informasi  penting  yang  berkaitan  dengan  perseroan.
               Informasi  sehubungan  dengan  rencana  pengambil-alihan,  penggabungan
               usaha  dan  pembelian  kembali  saham  pada  umumnya  dianggap  sebagai
               ‘informasi orang dalam’. Anggota dewan direksi dan pada eksekutif perseroan






                                                   264
   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293