Page 289 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

yang bersangkutan dalam pelaksanaan rencana tersebut, harus
memberlakukan semua pemegang saham secara adil.

b) Nilai Kejujuran berkaitan dengan etika berusaha dan anti korupsi

Anggota dewan komisaris, direksi dan karyawan perseroan dilarang untuk
memberikan atau menawarkan, baik langsung atau tidak langsung, sesuatu
yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk
mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa saja yang telah dilakukannya dan
tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah,
sumbangan atau ‘entertainment’ sekali-kali tidak boleh dilakukan pada suatu
keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut. Perseroan
wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang pada dasar memuat
nilai-nilai etika berusaha, ketentuan dalam pedoman harus dinyatakan dengan
singkat dan jelas, tetapi cukup rinci guna memberikan arahan yang jelas
perihal perilaku etika berusaha kepada siapa pedoman itu ditujukan.

c) Nilai kejujuran berkaitan dengan donasi

Dana, asset atau keuntungan perseroan yang terhimpun untuk
kepentingan para pemegang saham perseroan tidak patut digunakan untuk
kepentingan donasi politik. Donasi politik oleh perseroan atau apapun
pemberian suatu aset perseroan kepada partai politik atau seseorang ataupun
lebih calon anggota badan legislati hanya boleh dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam batas kepatutan, donasi
untuk tujuan amal dapat dibenarkan.

Jadi, nilai kejujuran berkaitan dengan apa yang dikenal sebagai benturan
kepentingan (conflict of interest). Seluruh pimpinan dan karyawan perusahaan
harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan
pribadi dengan kepentingan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat
timbul bila pimpinan dan karyawan perusahaan memiliki, secara langsung
maupun tidak langsung kepentingan pribadi dalam mengambil suatu
keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif,
bebas dari keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan.
Wujud nyata dari perilaku yang mengandung benturan kepentingan adalah
praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Setiap karyawan dan pimpinan

265