Page 285 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region
P. 285

2).  Nilai Akuntabilitas

                    Nilai lain yang wajib diimplementasikan oleh sebuah perusahaan daerah
               adalah     akuntabilitas   (accountability).   Akuntabilitas    merupakan
               pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan
               wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang
               saham.  Akuntabilitas  ini  berkaitan  erat  dengan  perencanaan  yang  telah
               disepakati  bersama,  dimana  pelaksanaan  dari  kegiatan  perusahaan  harus
               sesuai dengan perencanaan dan tujuan perusahaan.

                    Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan
               pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan komite
               audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris,
               mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit
               tersangka mitra bisnis strategis berdasarkan best practice bukan sekedar audit.


                                                Tabel 6.1 :
                                 Perbedaan Perusahaan Publik dan Non Publik
                                                Perusahaan
                  No.   Aspek
                                                Publik                  Non Publik

                  1.   Informasi Keuangan       Harus Terbuka           Tidak Terbuka
                  2.   Pemakai Informasi        Masyarakat Luas         Kalangan Terbatas

                  3.   Perlindungan Investor    Mutlak dan diwajibkan   Tidak Mutlak
                                                Pemerintah
                  4.   Jasa Akuntan Publik      Mutlak diperlukan       Tidak Mutlak

                  5.   Pemegang Saham           Menyebar dan turn over   Terbatas dan turn over
                                                tinggi                  rendah
                  6.   Pemisahaan Manajemen dan   Penting               Tidak terlalu penting
                       Pemilik

               Sumber : Kementerian BUMN RI Program Pembinaan BUMN : Privatisasi BUMN, GCG,
               Pembinaan Usaha Kecil Kementerian Negara BUMN RI, Jakarta, 2004.










                                                   261
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290