Page 283 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Pengungkapan informasi
kinerja baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses,
pengambilan keputusan, pengawasan, keadilan, kualitas, standarisasi,
efisiensi, waktu dan biaya). Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait
akan dapat melihat dan memahami bagaimana suatu perusahaan dikelola.
Namun hal tersebut tidak berarti masalah-masalah yang strategis harus
dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan kompetitif
perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi
dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut
berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan
yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan
perusahaan. (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002),
transparansi menunjukkan proses keterbukaan dari para pengelola
manajemen, utamanya manajemen publik untuk membangun akses dalam
proses pengolahannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara
seimbang. Jadi dalam proses transparansi informasi masyarakat dapat melihat
mengenai apa yang sedang dilakukan dengan menyebarluaskan rencana
anggaran, rencana hasil, undang-undang dan peraturan.

Kendati demikian, Ackerman (2006) mengemukakan bahwa adapun
indikator-indikator transparansi yang diberlakukan untuk BUMN dan BUMD
(perusahaan daerah) yang statusnya telah menjadi PT Terbuka (Tbk)
dibedakan dari indikator untuk BUMN dan BUMD yang statusnya masih PT
biasa.

Setiap perseroan (BUMN maupun BUMD) wajib mengungkapkan
informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan perseroan
kepada pemegang saham, dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas
dan objektif.

Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang
berlaku, perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak
hanya masalah-masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan namun juga hal lain yang penting untuk pengambilan keputusan
oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, dan pihak yang berkepentingan
lainnya, antara lain mengenai :

259