Page 58 - How to Develop Corporate In Indonesia Especially in Region

bertujuan untuk mendapatkan proyek dan mempermudah dalam
memperoleh izin.

Sementara hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
(KPPOD) menunjukan bahwa institusi merupakan faktor utama yang
menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial
politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga
kerja. Dalam keadaan normal, potensi ekonomi merupakan faktor utama
pertimbangan investasi.
Lembaga peneliti FEUI yang melakukan survei terhadap lebih dari 2.000
perusahaan di lebih dari 60 Kabupaten/kota menemukan bahwa alasan utama
dibalik peningkatan ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan
dengan masih kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan
dan mempertahankan iklim bisnis yang menarik.
Bukan rahasia umum lagi bahwa perilaku aparat birokrasi yang korup
mengakibatkan (1) rendahnya pelayanan publik, (2) tidak adanya kepastian
hukum, dan (3) Peraturan Daerah (Perda) yang tidak “pro-bisnis” merupakan
kejadian sehari-hari yang dihadapi perusahaan daerah yang menyebabkan
iklim tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait
dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan
dan birokrasi. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan masih berlanjutnya
berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan
kepada para petugas, pejabat, dan preman. Banyaknya perusahaan daerah yang
dijadikan sapi perah menjadi alasan utama mengapa perusahaan daerah kurang
dapat bersaing dengan perusahaan nasional dan internasional. Kondisi ini,
diperparah lagi oleh ketidakpastian kebijakan, perizinan usaha, dan regulasi
pasar tenaga kerja.
Faktor lain yang turut menghambat pengembangan perusahaan daerah
adalah penolakan masyarakat lokal terhadap kehadiran investor. Ada banyak
alasan yang membuat masyarakat lokal menolak kehadiran investor untuk
mengembangkan usaha di daerah. Beberapa di antaranya adalah pencemaran
lingkungan hidup dan minimnya kontribusi perusahaan di daerah untuk
kesejahteraan rakyat lokal. Hal ini misalnya terjadi pada kasus masyarakat
Hu’u, kabupaten Dompu yang menolak izin eksplorasi pertambangan tembaga
dan emas di Kecamatan Hu’u oleh PT. Sumbawa Timur Mining (STM).

41