Page 78 - ICGE VII - ABSTRACT BOOK
P. 78
INTERNATIONAL CONFERENCE ON GLOBAL EDUCATION VIII
“Visioning the Future of Education”
PERAN BUNDO KANDUANG DALAM PROSES PEMBENTUKAN
PERATURAN NAGARI DI SUMATERA BARAT
Darmini Roza.SH.M.Hum, Fitriati.SH.M.H.
(darmini1955@gmail.com, izidanhalim@gmail.com)
Abstrak
Indonesia sebagai negara kesatuan terdiri dari adanya pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari daerah
Kabupaten /Kota. Pemerintahan nagari (Desa) sebagai sistem pemerintahan terendah
di Sumatera Barat. Dasar konstitusionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditindak lanjuti dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Sumatera Barat
Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Pemerintah nagari sebagai sistem
penyelenggaraan pemerintahan dilevel paling bawah bersama Kerapatan Adat Nagari
(KAN) yang dapat membentuk peraturan nagari. Kerapatan Adat Nagari sebagai
Lembaga mitra perwakilan masyarakat nagari salah satu unsurnya adalah Bundo
Kanduang sebagai organisasi perempuan masyarakat adat Minangkabau ikut berperan
mengusulkan rancangan membentuk peraturan nagari. Bagaimankah proses
pembentukan peraturan Nagari menurut peraturan perundang-undangan dan apa peran
bundo kanduang dalam membentuk peraturan nagari. Dalam proses penyusunan
peraturan nagari harus sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-
undangan dan peraturan Kemendagri serta peraturan yang berada dibawahnya. Untuk
merancang sebuah produk Hukum ditingkat nagari selain pemerintah nagari bersama
KAN dan Badan Musyawarah Nagari juga bundo kanduang sebagai bagian
masyarakat Adat. Dalam kenyataan peran bundo kanduang masih belum maksimal
disebabkan masih ada sebagian masyarakat adat khususnya perempuan memberikan
kesempatan kepada laki-laki sehingga terkesan hanya menyetujui keputusan bersama
dalam membentuk produk hukum dilevel sistem pemerintahan terendah.
Kata kunci: Peran, Bundo Kanduang, Peraturan Nagari.
76
